Menggugat Wacana Media: Revolusi Mesir dan Kondisi Sosial-Politik di Indonesia

Posted: Februari 5, 2011 in Civil Society

Sudah dua pekan lamanya gejolak di Mesir terjadi. Meski jumlah korban tidak—atau mungkin belum—sebesar jumlah korban pada revolusi Iran yang mencapai satu juta jiwa, atau revolusi Prancis yang mencapai enam ratus lima puluh ribu jiwa, gejolak Mesir segera disinyalir banyak pihak sebagai proses revolusi itu sendiri. Banyak orang kemudian menyebut gejolak ini sebagai “Revolusi Mesir”. Terlepas dari tepat atau tidaknya istilah ini digunakan, jika dilihat dari makna generik revolusi itu sendiri, seperti yang pernah dikemukakan Theda Skocpol seorang sosiolog Amerika dalam bukunya “States and Scial Revolution: A Comparative Analysis of France, Rusia, and China”, revolusi merupakan perubahan yang cepat dan mendasar dari masyarakat dan struktur kelas dalam sebuah Negara. Jika makna generik ini dilihat, maka bukan tanpa alasan gejolak yang terjadi di Mesir tersebut disinyalir sebagai sebuah proses revolusi. Apalagi, ekses dari revolusi itu sendiri tidak jarang kekerasan yang melibatkan korban nyawa.

Korban nyawa dalam “Revolusi Mesir” sendiri telah mencapai angka sertatus dengan ratusan korban luka lainnya. Tak pelak, gejolak ini berhasil menyita perhatian masyarakat dunia. Bukan sekedar para demonstran, banyak Negara-negara luar yang mengecam pemerintahan Husein Mubarok, meminta dirinya mundur dan atau melakukan transisi pemerintahan, karena memang sumber utama gejolak ini berawal dari resistensi rekyat Mesir terhadap rezimnya yang telah berkuasa selama tiga puluh tahun. Ironisnya, Mubarok justeru menolak untuk mundur, dan dengan yakinnya melemparkan wacana bahwa kemundurannya akan mengakibatkan situasi menjadi lebih parah lagi. Sambil menyebut-nyebut Ikhwanul Muslimin sebagai otak di balik gejolak Mesir, Mubarok menekankan bahwa kemundurannya akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang telah dikecam di Mesir selama ini.

Lantas bagaimana Indonesia melihat gejolak Mesir ini?. Sangat beraneka ragama seperti halnya dunia melihat gejolak tersebut. Ada kalangan yang melihat gejolak Mesir sebagai skenario yang dilakukan Amerika untuk kepentingan politiknya, adapula yang melihatnya—meski kurang beralasan—sebagai pertentangan teologi seperti pertentangan Sunni-Syi’ah. Lain lagi dengan para politisi yang berkomentar syarat dengan kepentingannya. Pemerintah cukup yakin bahwa gejolak Mesir tidak akan merembet ke Indonesia, karena memang tidak ada alasannya. Pandangan ini berbeda dengan kelompok oposisi yang justeru memanfaatkan gejolak Mesir tersebut sebagai wacana baru untuk mengeritik kondisi sosial politik di Indonesia beberapa waktu belakangan ini.

Kritik atas kondisi sosial-politik di Indonesia melalui wacana “Revolusi Mesir” ini pun seakan-akan mendapatkan dukungan media. Media tidak ingin melewatkan kesempatan dengan menjadikan gejolak Mesir sebagai tajuk utama, bahkan ratingnya mampu mengalahkan berita-berita penting lainnya di tanah air, seperti Century, Mafia Pajak Gayus Tambunan, atau keluhan Presiden yang sudah selama tujuh tahun tidak naik gaji. Penting untuk dicatat, tingginya “adrenalin” sejumlah media menjadikan wacana gejolak Mesir sebagai tajuk utama, tampaknya tidak perlu dicurigai seperti halnya fenomena “Crop Cyrcle” yang oleh sebagian kalangan diduga merupakan “pengalihan isu” atas sejumlah persoalan di Negeri ini. Tapi, jika harus menduga, pertanyaan yang semestinya di lontarkan adalah, “siapa pemilik kepentingan yang ada di balik media?”.

Pertanyaan yang dikemukakan di atas bukan terlontar tanpa alasan. Pertanyaan tersebut muncul dari perhatian terhadap berita yang disajikan sejumlah media tentang gejolak Mesir yang tidak jarang dikemas dengan membawa-bawa kondisi sosial-politik di Negeri ini. Pertanyaan “mungkinkah kondisi yang sama akan terjadi di Indonesia?”, atau “bagaimana dengan Indonesia?”, semacam menjadi pertanyaan provokatif yang seringkali dimunculkan oleh media. Provokasi tersebut semakin kentara ketika masyarakat sebagai konsumen media diyakinkan dengan romantisme sejarah bahwa pristiwa yang hampir serupa pernah terjadi di Indonesia. Pristiwa yang kemudian dikenal sebagai pristiwa Reformasi 1998 tersebut berhasil menggulingkan rezim Soeharto yang telah berkuasa tiga puluh dua tahun lamanya.

Memang persoalan di atas menjadi dilematis ketika harus dibenturkan dengan salah satu fungsi media sebagai pengawal hak-hak warga Negara. Ketika kondisi sosial-politik bangsa hari ini dianggap kurang kondusif dan berdampak buruk bagi warga Negara, maka posisi yang diambil media boleh dianggap sebagai bagian dari fungsi dan perannya untuk mengawal hak-hak tersebut. Akan tetapi, jika disadari kemampuan media dalam membentuk dan mengarahkan opini publik (public opinion), maka bukan mustahil jika keperkasaan media tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan politik melalui wacana yang dikembangkan. Meminjam teori Jarum Hypodermis (bulled theory) yang diperkenalkan Melvin DeFleur, media digambarkan sebagai kekuatan perkasa yang mampu membuat publik tidak berdaya “ditemabaki” oleh stimuli yang diciptakannya. Teori ini menganalogikan pesan komunikasi yang disampaikan media seperti obat bius yang disuntikkan ke bawah kulit pasien.

Gagasan yang ingin disampaikan melalui deskripsi di atas adalah, silahkan saja media menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengawal hak-hak warga negara, namun penting pula disadari bahwa media tidak saja berperan sebagai “pembawa berita” (bringing the news) namun harus mampu “menjelaskan berita” (explaning the news) guna menjalankan fungsinya yang lain. Tidak sekedar menjadi media informatif, akan tetapi media juga menjalankan fungsi interpretatif dan edukatif. Karenanya, pada tataran ini, media dituntut mampu menyampaikan berita secara objektif dan tidak berpihak pada kepentingan tertentu.

Persoalan objektif ini pun masih menuai sejumlah persoalan karena tidak ada ukuran tunggal untuk menilainya. Apalagi ketika media diharapkan mampu untuk menjalankan fungsi interpretatif yang berarti bahwa media harus mampu memberikan tafsir terhadap berita. Michael Bugeja memaknai objektifitas berita sebagai“…seeing the world as it is, not how you wish it were” (melihat dunia seperti apa adanya, bukan bagaimana yang diharapkan semestinya). Untuk menjadikan sesuatu agar benar-benar objektif, terkadang ada pandangan bahwa tidak perlu mejelaskan suatu masalah dan membiarkan pembaca untuk memecahkannya sendiri. Dalam hal ini pelaku menjadi penerima yang pasif (passive recipient) daripada penganalisis dan pemberi penjelasan. Tapi, jika berita dipahami dengan meminjam analogi yang dipopulerkan Lord Northcliffe di kalangan jurnalis, “if dog bites a man it is not news, but if a man bites a dog it is news” (anjing menggigit orang bukanlah berita, tapi jika ada orang menggigit anjing maka itu lebih layak dikatakan berita), maka dalam posisi ini media harus mampu mengemas objek berita agar lebih menarik. Paradigma inilah yang boleh jadi mengharuskan media untuk melakukan interpretasi terhadap berita.

Objektivitas media dianggap masih menjadi persoalan akut ketika media diberi ruang untuk menjelaskan berita. Persoalan ini memunculkan pertanyaan, “mungkinkah nilai objektif sebuah berita diperoleh ketika media mencoba menafsirkan sebuah fakta untuk kemudian menginterpretasikannya ke dalam sebuah berita?, bukankan “penfasiran” sangat terikat dengan subjektifitas pihak yang menafsirkan?”, jika semua berita adalah interpretasi dari sebuah fakta yang dilakukan oleh seorang wartawan, bukankah semua berita bernilai subjektif, dan atau masih adakah lagi berita yang benar-benar objektif?. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini sangat mengusik pelaku media, sehingga wajar jika salah satu media ternama di Amerika, “Washington Post”, membuat standar untuk mengukur objektivitas tersebut. Standar tersebut adalah: (1) berita dinilai tidak adil bila mengabaikan fakta yang penting, karenanya objektif itu berarti lengkap; (2) berita dianggap tidak adil bila memasukkan hal-hal yang tidak relevan, karenanya objektif itu berarti relevansi; (3) berita dianggap tidak adil bila secara sadar maupun tidak membibimbing pembaca ke arah yang salah, maka objetif itu berarti jujur; dan (4) berita dinilai tidak adil jika wartawan menyembunyikan prasangka dan emosinya di balik kata-kata halus yang merendahkan, karenanya objektif itu berbarti berterus terang.

Meminjam empat standar milik Washington Post di atas, mungkin hanya satu poin pertama yang terpenuhi dengan baik jika standar tersebut digunakan untuk melihat media di Negeri ini. Tiga poin yang lainnya barangkali masih bisa diperdebatkan lagi. Tentu saja setiap media sudah cukup maksimal berupaya untuk menyajikan berita secara objektif, tapi tidak jarang ditemukan fakta-fakta bahwa media tersebut masih belum mampu melepaskan diri dari kepentingan pihak tertentu. Media bukannya menjadi lembaga idependen maupun pilar keempat demokrasi, malah menjadi media yang membawa ideologi politik kelompok tertentu. Dalam kondisi ini, media yang diharapkan dapat menjadi lembaga idenpenden untuk melakukan social control mulai kehilangan peran dan fungsinya karena tidak mampu melepaskan diri dari kepentingan penguasa. Apalagi, tidak terlalu sulit untuk menunjukkan sejumlah media yang memiliki hubungan dekat dengan individu maupun kelompok tertentu sehingga media tersebut cenderung mewakili pandangan pihak-pihak tersebut.

Fakta ini sendiri bukan sesuatu yang asing jika dilihat melalui paradigma wacana kritis. Dengan kacamata paradigma kritis, Fairclough—seperti dapat dibaca dalam Critical Discourse Analysis—memandang wacana ini sebagai bentuk dari praktik sosial di mana melalui bahasa media, kelompok yang satu bertarung dengan kelompok yang lainnya dengan mengajukan versi masing-masing. Paradigma kritis melihat media tidak sebagai saluran yang netral melainkan dimiliki oleh kelompok tertentu dan digunakan untuk mendominasi serta memarginalkan kelompok yang lainnya. Di sinilah pembacaan bahasa media—seperti ditekankan Stuart Hall—digiring ke arah ideologi yang diinginkan media. Jika melihat fenomena pemberitaan beberapa media tentang Revolusi Mesir di tanah air, terkesan adanya upaya untuk membentuk “kesadaran palsu” masyarakat luas untuk—jikapun tidak harus sampai pada tahap revolusi—melakukan kritik terhadap kondisi pemerintahan saat ini.

Harus diakui ada banyak hal yang menjadi kekurangan dengan kondisi sosial-politik di Indonesia pada saat ini. Sudah sewajarnya media melakukan kontrol sosial untuk membangkitkan kepekaan publik terhadap kondisi tersebut. Akan tetapi, dengan menjadikan “Revolusi Mesir” sebagai wacana perbandingan untuk mengeritik kondisi sosial-politik di Indonesia tampaknya agak berlebihan. Khalayak bisa saja menerima stimuli dari wacana yang dikembangkan tersebut secara taken for granted yang pada akhirnya akan memperburuk keadaan di Negeri ini. Kondisi ini pun masih dapat dimaklumi ketika media benar-benar netral menjalankan fungsinya, namun amat dikecewakan jika pada kenyataannya media melemparkan wacana tersebut untuk memenangkan kepentingan politk pihak tertentu. Apalagi, tidak terlalu sulit untuk menghubungkan beberapa media populer di Negeri ini yang memiliki kedekatan—jika bukan dikatakan hak milik—orang-orang yang punya kepentingan politik.

Akhirnya, perubahan ke arah yang lebih baik memang merupakan kebutuhan mutlak setiap bangsa, termasuk Indonesia. Akan tetapi, untuk mewujudkan perubahan tersebut bukan harus menempuh langkah sebagaimana dikemukakan Sarbini Sumawinata, “Revolusi Sebuah Keharusan Sejarah”. Barangkali, masih cukup lekat dalam ingatan, pristiwa reformasi 1998 yang terjadi beberapa tahun lalu di Negeri ini. Meski mustahil diklaim tanpa hasil, namun dalam faktanya reformasi tidak meninggalkan bekas apapun sampai saat ini kecuali perbuahan yang sangat kecil. Kondisi ini tentu bukan menjadi dosa reformasi, akan tetapi merupakan cerminan dari mental bangsa yang belum siap melakukan perubahan. Revolusi memang merupakan salah satu cara menciptakan perubahan, tapi ia bukanlah satu-satunya cara. Persiapan mental dan kesadaran untuk melakukan perubahanlah yang semestinya ditanamkan pada segenap warga negera, baik pemimpin maupun masyarakat, jauh sebelum revolusi dikumandangkan.

Reference

Jerry Lenson & Barbara Croll Fought, News in a New Century: Reporting in an Age of Converging Media (Califonia: Pine Forge Press, 1999)

Melvin DeFleur & Otto N. Larsen, The Flow of Information: An Experiment in Mass Communication (New Jeresey: Rutgers—The State University, 1987).

Michael J. Bugeja, Living Ethics: Developing Values in Mass Communication (Boston: Allyn and Baccon, 1996)

Norman Fairclough & Ruth Wodak, “Critical Discourse Analysis”, in Teun A van Djik (ed), Discourse as Social Interaction: Discourse Studies a Multidisciplinary Introducion (London: Sage Publication, 1997).

Sarbini Sumawinata, Revolusi Sebuah Keharusan Sejarah (Jakarta: Revolt Press, 2002)

Stuart Hall, et.al (ed), Culture, Media, Language (London: Hutchinson, 1986).

Theda Skocpol, States and Scial Revolution: A Comparative Analysis of France, Rusia, and China (New York: Cambridge University Press, 1999).

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s