Kontroversi Ahmadiyah: Kebebasan Beragama atau Penodaan Agama?

Penerbitan SKB Ahmadiyah ternyata belum dirasa cukup untuk mempertegas keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Padahal penerbitan SKB tersebut harus dibayar mahal mengingat insiden Monas oleh banyak kalangan dipersepsi sebagai stimuli disegerakannya penerbitan SKB tersebut. Uniknya, secara kebetulan SKB tersebut diumumkan persis sehari setelah Munarman, Panglima Komando Laskan Islam yang disinyalir bertanggung jawab pada insiden Monas, menyerahkan diri. Meski sulit disebut ironi, banyak kalangan yang memandang bahwa penyerahan diri Munarman harus dibayar dengan penerbitan SKB Ahmadiyah. Apalagi hilangnya Munarman pasca insiden Monas yang sempat menyita perhatian pubkk, melibatkan sebuah negosiasi kepada pihak kepolisian: “bubarkan Ahmadiyah sebelum ia menyerahkan diri”.

Ketidak tegasan pemerintah dituding sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan pada pengikut Ahmadiyah yang terjadi di beberapa daerah Indonesia, dan insiden Monas 1 Juni lalu merupakan puncak klimaksnya. Sungguhpun pemerintah telah memberikan penjelasan yang cukup bijak, bahwa negara tidak boleh kalah dengan kekerasan yang dilakukan oleh pihak manapun karena tidak ada alasan apapun untuk melakukan tindak kekerasan terhadap warga negera yang lainnya, namun penerbitan SKB Ahmadiyah telah membuktikan bahwa “negara telah kalah”. Namun demikian, SKB Ahmadiyah telah terbit dan seluruh elemen masyarakat wajib untuk menghormatinya.

Sayangnya, penerbitan SKB Ahmadiyah yang sebelumnya dianggap sebagai solusi terhadap pro kontra keberadaan Ahmadiyah di Indonesia belakangan menelurkan persoalan baru. SKB tersebut dipandang kurang tegas membubarkan Ahmadiyah oleh beberapa pihak sehingga tuntutan pembubaran Ahmadiyah bukan malah berhenti, bahkan semakin marak terjadi di mana-mana. Ironisnya, pada saat pemeluk Ahmadiyah mencoba menghargai penerbitan SKB tersebut, justru pihak yang kontra melanggar salah satu diktum yang disebukan pada SKB tersebut. Dan perlu diingat bahwa SKB tersebut tidak hanya meminta pemeluk Ahmadiyah menghentikan segala bentuk ajaran yang “bertentangan dengan Islam”, tetapi juga meminta kepada masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Setelah SKB diterbitkan, kali ini tuntutan pengeluaran Kepres pembubaran Ahmadiyah di Indonesia menjadi wacana baru. Jika insiden Monas dianggap sebagai pristiwa yang dipicu oleh keterlambatan pemerintah mengeluarkan SKB pelarangan Ahmadiyah, bukan tidak mungkin insiden yang sama akan terjadi lagi, bahkan lebih besar dari itu, untuk menuntut disegerakannya penerbitan Kepres pembubaran Ahmadiyah. Sejumlah pertanyaan akan muncul: tidak cukupkah SKB tersebut mempertegas keberadaan Ahmadiyah?, haruskah Kepres dikeluarkan untuk membubarkan Ahmadiyah?, dan bagaimana sebenarnya proses hukum Ahmadiyah sehingga harus terancam vonis bubar?.

Dalam sebuah perdebatan kontroversi Ahmadiyah yang ditayangkan salah satu stasiun televisi swasta, setidaknya memunculkan sebuah pertanyaan: mengapa kasus Ahmadiyah demikian rumit dibanding kasus penodaan agama yang sama seperti dilakukan Komunitas Eden dan Ahmad Mushadieq?. Pertanyaan ini muncul untuk mersepon sebuah penegasan bahwa kasus Ahmad Mushadieq dan Lia Eden telah diselesaikan begitu mudah, tidak seperti Ahmadiyah yang “muter-muter di situ aja”, meminjam ungkapan pemandu acara debat tersebut. Dari wacana yang dimunculkan, tampaknya persoalan Ahmadiyah ingin disamakan dengan kasus Ahmad Mushadieq dan Lia Eden. Jika dugaan ini benar, maka ini akan memunculkan persoalan baru.

Persoalan yang saya maksud adalah ketidak jelasan jaminan konstitusi berkaitan dengan kebebasan beragama di Indonesia. Jaminan konstitusi tersebut semakin tidak jelas ketika Ahmadiyah harus disamakan dengan persoalan Komunitas Eden dan Ahmad Mushadieq. Untuk memperjelasnya, Ahmad Mushadieq mungkin perlu dikesampingkan terlebih dahulu, sebab posisinya sama dengan Ahmadiyah yang masih menggunakan Islam sebagai variabel penting. Sementara, Komunitas Eden agaknya menjadi agama baru, dan tidak mengatasnamakan agama apapun.

Ketika pembelaan terhadap Ahmadiyah menggunakan tameng hak azasi manusia (HAM) yang konvenannya telah dirativikasi Indonesia, pihak kontra Ahmadiyah membantah kasus ini sebagai kasus yang tidak ada hubungannya dengan HAM, melainkan masalah penodaan agama. Sebuah negosiasi muncul, silahkan Ahmadiyah berkembang selama tidak membawa-bawa Islam. Dengan kata lain, Ahmadiyah harus membentuk agama baru. Jika persoalannya terletak pada penggunaan salah satu agama yang diakui di Indonesia sebagai institusi untuk menyebarkan ajaran yang dianggap menyimpang, maka sangat logis jika Ahmadiyah membentuk agama baru. Lantas apakah kemudian masalah tidak akan muncul jika Ahmadiyah telah membentuk agama baru, misalnya agama Ahmadiyah tanpa menggunakan embel-embel Islam?.

Logika yang sama saya gunakan untuk melihat kasus Komunitas Eden yang diajarkan Lia Aminuddin. Bahwa Lia divonis hukuman penjara juga karena dianggap telah menodai ajaran agama, bagaimana mungkin vonis seperti itu bisa dijatuhkan kepada Lia Aminuddin sementara dia tidak menjadikan agama apapun sebagai variabel untuk mengajarkan keyakinannya. Komunitas Eden tidak ada hubungannya dengan Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, atau agama apapun yang telah diakui di Indonesia. Dengan demikian, memenjarakan Lia Aminuddin merupakan sebuah “kejahatan hukum” yang amat besar jika konsekuensi hukum hanya berlaku bagi “aliran sesat” yang menggunakan salah satu agama yang diakui di Indonesia sebagai institus ajarannya.

Kembali kepada persoalan Ahmadiyah, bagaimana mungkin pihak yang kontra Ahmadiyah meminta mereka untuk membentuk agama baru?, lupakah mereka dengan Komunitas Eden yang juga dianggap menodai agama sementara mereka tidak mengatas namakan agama manapun sebagai variabel penting dalam ajarannya?. Jika tidak menjadi soal ketika Ahmadiyah membentuk agama baru, mengapa Komunitas Eden harus meneima sanksi hukum sebagai agama baru?. Satu hal yang cukup penting, ketika misalnya Ahmadiyah bersedia membentuk agama baru dengan pertimbangan situasional, dan hal ini dimungkinkan dalam keyakinan mereka, apakah pihak yang kontra Ahmadiyah dapat mentolerir berbagai bentuk ritualnya, seperti mengucap dua kalimat syahadat, sholat lima waktu, tadarrus Al-Qur’an, zakat, dan naik haji?, atau jangan-jangan umat Islam yang kontra Ahmadiyah malah memaksa pengikut Ahmadiyah untuk meninggalkan semua ajaran Islam yang juga mereka yakini?, sungguh tidak dapat dibayangkan bagaimana nantinya jika kondisi ini benar-benar terjadi.

Apa yang dialami Ahmadiyah bukan tidak mungkin akan dialami kelompok lain. Bahkan harus disadari, Ahmadiyah bukanlah kelompok pertama yang keyakinannya dihakimi, jauh sebelumnya telah banyak kelompok-kelompok lain yang berbeda pandangan dengan maintrem terbesar mengalami nasib yang sama. Maka, sangat wajar jika kita bertanya: siapa korban berikutnya setelah Ahmadiyah?, siapa lagi yang akan mendapatkan SKB serupa seperti yang dialami pengikut Ahmadiyah?.

Indonesia merupakan negeri Pancasila yang menganut paham kebhinekaan, bukan pemerintahan teokrasi yang hanya dimiliki satu agama. Karenanya, sudah sepantasnya pemerintah mengambil kebijakan dengan merumuskan serangkaian peraturan dan undang-undang tanpa intervensi agama dan keyakinan manapun untuk kemashlahatan seluruh agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Ini bukan persoalan penodaan agama, melainkan masalah kebebasan yang semestinya dijunjung tinggi di sebuah negeri yang menganut paham demokrasi, atau mungkinkah demokrasi di negeri ini telah mati?, wallahu a’lam bi al-shawaf

9 thoughts on “Kontroversi Ahmadiyah: Kebebasan Beragama atau Penodaan Agama?

  1. Bahrul Ulum mengatakan:

    saya sepakat dengan jalan pikiran anda, jangan sampai pemerintah mencampuri hubungan pribadi Allah dengan umatNy karena itu justru melanggar prinsip dasar beragama dan dalam kehidupan bernegara jelas sekali hal itu melanggar UUD RI yang memberikan jaminan kebebasan bagi warga untuk memiliki kepercayaan dan menjalankannya.

  2. Mas Karim Djamudin mengatakan:

    Usia saya sekarang akan memasuki angka kepala 4, namun dalam memasuki angka itu saya semakin dibuat terus ngelus dada. Zaman sekarang ini banyak bermunculan orang-orang pintar dan ahli dalam menyusun kata serta menjalin argumen. Dengan begitu, apa yang mereka hasilkan tampak jelas bahwa itu adalah sebuah kebenaran yang bisa dipegang oleh logika. Banyak sekarang orang membincangkan tentang kebebasan agama. Mereka merujuk Piagam PBB tentang HAM dalam kaitannya memeluk dan menyakini sebuah kepercayaan dan agama. Mereka juga mengetengahkan UUD 1945 pasal 29. Intinya, omongan mereka seolah-olah sudah benar dan tidak dapat lagi terbantahkan dalam membincangkan masalah kebebasan beragama.Mereka menjadi manusia-manusia yang memiliki paham humanis.

    Tapi, benarkah mereka memiliki pandangan yang dipegangnya? Kalau mereka yang sudah menikah dan sudah memiliki anak, apakah mereka mengenalkan dan mengajarkan agamanya kepada anak-anaknya? Kalau ia berprilaku seperti itu, sesungguhnya ia adalah pembohong besar.

    Bila ia berpaham dalam kebebasan agama, maka adalah hal yang tepat dan benar bila membebaskan anak-anaknya dari pengaruh agamanya. Tidak ia kenalkan, tidak ia sebutkan, tidak ia sampaikan, tidak ia ajarkan, dan atau tidak ia didik ana-anaknya dalam ranah agamanya. Bila benar ia seorang yang berpaham ‘kebebasan beragama’, adalah suatu yang sangat jauh dan melangkahi hak yang hakiki yang dimiliki Tuhan, jika ia melakukan hal di atas. Biarkan anak-anak hidup tumbuh dan berkembang dengan alam pikirannya untuk menemukan jati dirinya sendiri dalam menentukan pilihan agamanya. Jangan ada satu orang pun berusaha menyebutkan, mengenalkan, menjelaskan, menyampaikan, dan atau mendakwahkan suatu agama tertentu kepada seorang anak yang masih polos.

    Jika anak-anak kita ternyata dalam kontemplasinya berbeda pilihannya dengan agama yang kita anut, maka berbanggalah dan berbahagialah karena kita sudah menjadi orang yang menganut paham “menumbuhkan dan mendemokrasikan” suatu isme ‘kebebasan beragama’.

    Jadi, intinya bila kita menjadi penganut isme kebebasan beragama, biarkan orang lain menemukan agamanya sendiri tanpa kita berikan racun dari agama yang yang sudah kita kenal dan anut, termasuk kepada anak-anak kita.

    Bila kita, paling tidak, pernah menyebutkan suatu nama agama kepada ranah pemikiran anak-anak kita yang masih polos, berarti kita sudah menjadi pembohng yang sangat besar.

    Maka, biarkan anak-anak atau orang lain, menemukan dan menciptakan agamanya masing-masing untuk dianut dan diteladaninya masing-masing sehingga agama yang ada di dunia tidak hanya Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, Konghucu, Gatoloco, Yahudi, Kejawen, Parmalin, Karuhun, dan lainnya. Dengan begitu, Tuhan akan tersenyum bahwa manusia ciptaannya, melebihi hak yang dimiliki-Nya, menciptakan agama-agama, yang sebenarnya bukan hak dari seorang manusia.

    Pertanyaan saya buat Anda. Anda ikhlas bila anak-anak anda agamanya berbeda dengan Anda? Atau, Anda merekomendasikan untuk mencari agama di luar agama yang dianut oleh Anda atau agama di luar agama yang sudah ada.

    Saya pikir Anda pasti akan tersenyum kecut mendapat pertanyaan ini! Terima kasih.

  3. realylife mengatakan:

    silahkan mampir di postingan saya yang terbaru tentang follow up acara 17 an blogger sumut

  4. zieamin mengatakan:

    apa yang anda katakan ada benarnya,namun menurut apa yang terjadi ahmadiyah tetap melakukan pelanggaran karena menurut skb3 menteri ahmadiyah harus menghentikan kegiatannya namun ahmadiyah tidak melaksanakan hal tersebut..maka banyak ormas yang menyerangnya,,berbicara mengenai kebebasan beragama apa yang dilakukan ahmadiyah jelas salah ,karena menganggap nabi muhamad saw bukan nabi adalah dosa besar..kalau anda islam maka anda harus mengakui bahwa nabi muhamad saw adalah nabi terakhir itu merupakan sebuah tuntutan keimanan seseorang,..penyelesaian kasus ahmadiyah haruslah dengan pendekatan secara pisikologi..

  5. suryadi nasution mengatakan:

    Menanggapi dari pernyataan dan pertanyaan kanda Eko Marhendy, terkait dengan insiden kekerasan yang terjadi di indonesia sebagai akibat kesalahpamahan dari berbagai kalangan tentu melibatkan institusi penting di nusantara ini, bukan saja di indonesia, pihak lain pun turun mengambil alih bagian. Termasuk aktifis seperti kanda Eko Marhaendy.
    -Kanda lupa bahwa-“Agama” dipahami sebagai “perasaan, tindakan, dan pengalaman individu sepanjang mereka melihat dirinya berhadapan dalam berhubungan dengan apa yang dianggapnya sebagai tuhan [1]” . Baston, mendefenisikan agama secara fungsional, “agama adalah apa saja yang kita lakukan sebagai individu dalam usaha kita mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi karena kita sadar bahwa kita, dan yang lain seperti kita, hidup dan bakalan mati [2] (cie.. banyak kali “kita”nya ea…). Dalam agama setidaknya ada beberapa hal –mungkin semacam dimensi- yang bisa dijadikan indikator konkrit dalam sebuah institusi agama, yaitu, ideolgis, eksperientalis, ritualis, intelektualis dan konsekuensial. Jika tidak dimana lagi titik mutualis sebuah agama ?.
    Orang yang sangat dogmatis tidak mau mendengarkan pengetahuan dari kelompok manapun yang bertentangan dengan keyakinan agamanya. Inilah mungkin yang terjadi pada Lia Eden, Ahmad Mushadieq dan sejenisnya. Bukan berarti umat islam yang seperti ini tidak mempunyai alasan tertentu dalam setiap tindakannya, setidaknya mereka mempunyai alasan yang ril daripada harus membiarkan umatnya tersesat dalam jurang atau ranjau yang dipasang oleh kubu tertentu, dalam teori qowaid akidah islam dikatakan, “bahwa jika bertemu antara sebab, penyeban dan yang disebankan, maka yang dipandang adanya yang disebabkan [3]” . Kaidah ini bisa bisa kaitkan dengan pristiwa yang terjadi pada hari ini, meskipun semua orang –mungkin yang diutamakan disini kaum eksistensialis- beranggapkan agama islam sekarang sudah melampaui batas stabilitasnya.
    Figur Lia Aminuddin (Eden) adalah sosok printis yang konservatif, dengannya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih toleran, meskipun dalam setiap doktrinnya masih mengaitkan dengan ideologi Islam. Berbeda halnya dengan kaum Ahmadiyah, yang kerap mengganggu ketenangan umat beragama lainnya, terutama Islam, Islam sangat terusik dengan sistemnya yang dianggap sebagai penodaan agama. Jika dalam artikel lain –seperti tentang valentine- kanda Eko Marhaendy- mengaitkan dengan metodologi historis dan mengatakan bahwa valentine itu adalah suatu budaya yang datang dari ajaran Kristen [4] . Jika ini benar dan tidak memandang kepada aspek lain –seperti dampak positif dengan mengatakan bahwa “tanggal 14 februari sekarang telah menjadi pilihan bagi umat manusia untuk menjadikannya sebagai hari kasih sayang”. Dan dengannya memont valentine menjadi sebuah perbincangan hangat sehingga –oleh orang islam- dikatakan sebagai perbuatan haram. Padahal –katanya- Islam sendiri adalah agama kasih sayang, bagaimana mungkin Islam menolak kalimat “kasih sayang” ?, atau bahkan Islam melarang berkasih sayang setiap tanggal 14 februari ?. kronologisnya ditengah hari valetine dikategorikan umat Islam sebagai perihal akidah yang menghanyutkan kepada keharaman muncul aksi-aksi dalam bentuk lain dalam memperingati hari valentine ini, jika Hizbut Tahrir merayakannya dengan membentuk masa dan berdemonstrasi sebagai penolakan hari valentine, atau sebagia besar kalangan pemuda sibuk me-Sms kawan-kawannya sebagai peringatan bahwa velentine bukanlah produk Islam, atau kami yang merayakannya dengan berbagi coklat, intinya, semuanya sama-sama merayakan hari valentine meskipun dalam persi yang berbeda.
    Kembali kepada masalah Ahmadiyah, Berkaitan dengan ini, tregedi ahmadyah atau insiden monas adalah suatu eksplorasi dari kultur Islam yang telah mendarah daging bagi umatnya sehingga –dalam salah satu indikator agama yang saya sebutkan di atas- Konsekuensial dari sebuah akidah yang bernama Islam, mengaitkannya dengan historis Rasulnya yang kerap memberantas pemberitaan nabi-nabi palsu. Katakan saja Musailamah al-Kazzab. Islam sebagai agama misionaris mempunyai perjalanan panjang, ekspansinya menyetuh berbagai kalangan, termasuk heraklius. Dengan ini ekspansi islam sangat berfariasi [5] .
    “Indonesia berdasarkan ideologi pancasila” inilah mungkin ungkapan mufakat atara tokoh Muhammad Natsir, Soekarno dan Muhammad Yamin [6] . Dengan ini tegas dikatakan bahwa Negara dan Agama meskipun beriringan tetap berlainan. Agama tidak boleh menyentuh yang berkaitan dengan agama dan agama tidak boleh dibawa kepada hal-hal yang berbau nasionalis atau negara. Jika pancasila dijadikan sebagai alasan untuk menentang dan memandang tindakan islam saat ini sebagai perbuatan yang anarki maka jangan salahkan jika SKB 3 Mentri dijadikan batu lonjatan untuk mempertahankan idiologi [7] . Bahkan oleh HAM sendiri pun tidak boleh dicampur adukkan. Karena ini berkaitan dengan agama, sedang agama dan negara berlainan. SKB 3 Mentri bisa disamakan dengan konsep jiz’ah dalam hukum Islam.
    “Negara telah kalah”, agaknya kalimat ini tepatnya ditujukan kepada sesuatu yang tidak jelas, islam adalah agama yang jelas sedangkan Ahmadiyah tidak (disebutkan tidak jelas karena saya mempunyai data tentang Ahmadiyah sebagai agama yang masih berasaskan Islam), sekiranya negara -mungkin dengan- menggunakan temeng HAM atau Kepres memlancarkan keputusannya bahwa Ahmadiyah adalah agama yang harus ditoleransi umat beragama, saya takut itu semua berasal dari kebimbangan. Maka betullah yang dikatakan syafi’i ma’arif, kita adalah umat yang bimbang, dan karenanya tidak layak untuk memimpin [8] .
    Mengutip perkataan Munarman, “liberalisme di Indonesia telah sampai kepada titik kalimaksnya untuk membentuk negara yang Anarki atau membangun sebuah negara yang panteisme”. Dengannya butuh ketegasan daripada hanya berlarut dalam situasi yang kian hari makin bergejolak dan berkembang dengan embel-embel “kebebasan beragama”. Wa Allah A’alam.
    HIMMAH : Jihat Sabil Al-Falah
    Suryadi Nasution

    catatan kaki

    [1] Lihat W. James, the Variates Of Religius Experience : A Study In Human Nature, (New York : Modrenlibrary, 1982),h. 32
    [2]C.D.Baston, P. Schoenrade and W.L.Ventis, Religion And Individual : A Social Psychology Perspective, (New York : Oxford University, 1993), h. 8.
    [3] Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazha’ir Fi Qawa’id Furu’ Fiqh al-Syafi’iyyat, (beirut : dar al-kitab al-‘arabiy, 1987), h. 274.
    [4] Lihat pada ertikel tentang valentine pada sub bab “Kesamaran Sejarah Valentine”.
    [5] Uraian singkat dan padat mengenai sejarah islam lihat; M.A. Shaban, Islamic History : A New Interpretion, (Cambaridge : Cambaridge University Press, 1971), h. 16-59. keterangan ini juga pernah di sampaikan oleh prof.Dr. Nawir Yuslem, MA. pada salah satu kesempatan di MUI, tentang tema “hadis versi ahlussunnah wal jama;ah dan versi syi;ah. (makalah tidak dierbitkan)
    [6] Lebih lajut lihat Usiono, Pancasila : Membangun Karekter Bangsa, (Jakarta : Hijir Pustaka Utama, 2009), h. 55-74.
    [7] Kaitkan dengan konsep amar ma’ruf nahi mungkar dalam indesktifikasi Islam, lebih jauh lihat; Shalih ibn Abdullah al-Durusyi, al-Amru Bi al-Ma’rufi Wa al-Nahi ‘An al-Munkar : Wa Waqi’ al-Muslimin al-Yauma, (al-Riyadh : Syari’ al-‘Aliyah al-‘Alam, 1993 ), h. 6
    [8] Ahmad Syafi’i Ma’arif, al-Quran : Realitas Sosial Dan Limbo Sejarah (Sebuah Refleksi), (Bandung : Pustaka, 1985), h. 6.

  6. seo, backlink mengatakan:

    ahmadiah bubarin aja , bikin ribut aja

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: