Kemerdekaan dalam Bingkai Nation State

Tulisan sederhana ini berangkat dari sebuah fakta bahwa akhir-akhir ini wacana Syariat Islam sebagai versus ideologi Pancasila – yang dalam pandangan tertentu dianggap sekuler – kembali diperdebatkan. Perdebatan bermuara pada satu tema besar: “Formalisasi Syariat Islam”, yang kemudian melahirkan dua kubu yang saling bertolak belakang; kubu Islamisme yang pro Syariat Islam dan kubu nasionalis yang menolak formalisasi Syariat Islam. Perdebatan semacam ini sesungguhnya bukan perdebatan baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. Tuntutan formalisasi Syariat Islam yang beberapa waktu terakhir kembali mencuat boleh dikatakan sebagai sisa sejarah yang pernah muncul diawal kemerdekaan Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui bersama, sejarah Piagam Jakarta merupakan momentum paling mencekam yang pernah dihadapi bangsa ini terkait formalisasi Syariat Islam atau Islam sebagai dasar Negara. Penggunaan tujuh kata pada pembukaan undang-undang dasar 1945 pernah mewarnai sejarah awal kemerdekaan Indonesia. konon, penggunaan tujuh kata “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” disetujui oleh Soekarno, namun penggunaan tujuh kata tersebut dihilangkan ketika pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, karena mempertimbangkan adanya pihak yang keberatan (mewakili Indonesia bagian timur) jika tujuh kata tersebut dimasukkan ke dalam pembukaan undang-undang dasar 1945. Ironisnya, pristiwa penghapusan tujuh kata pada pembukaan undang-undang dasar 1945 belakangan dinilai sebagai “pengkhianatan sejarah” terhadap umat Islam.

Sejumlah pemberontakan pasca kemerdekaan untuk mewujudkan negara yang berdasrkan Syariat Islam tak kunjung dapat dihindari. Pemberontakan NII oleh Karto Suwiryo dan Abdul Kahar Mudzakar di Sulawesi, atau DTII Daud Beureuh di Aceh, menjadi bukti nyata adanya pihak-pihak yang kecewa dengan hasil rumusan para founding father dengan memilih Pancasila sebagai dasar negara. Secara politis, demi mempertahankan keutuhan NKRI, sejumlah pemberontakan tersebut harus diatasi oleh penguasa negara dan membuahkan hasil yang tidak percuma, karena pada akhirnya kekuatan pemerintahan Indonesia mampu membumihanguskan gerakan pemberontakan kelompok-kelompok tersebut. Akan tetapi, dengan terhentinya pemberontakan yang bersifat aksidental dari beberapa kelompok tersebut tidak berarti perjuangan untuk mewujudkan Islam sebagai dasar negara berhenti sampai di situ. Upaya menjadikan Islam sebagai dasar negara kali ini mengalami pergeseran paradigma dari gerakan sparatis menjadi wacana diplomatis yang dipertaruhkan dalam arena politik kekuasaan.

Meskipun tidak dapat diklaim sebagai upaya menjadikan Islam sebagai dasar negara, upaya formalisasi Syariat Islam melalui kebijakan politik setidaknya dapat dipahami sebagai aksi menuju ke arah itu. Kemunculan sejumlah perda syariat yang menjadi tuntutan beberapa daerah pada tahun 2006 lalu merupakan fakta kongkrit dari keberhasilan upaya sejumlah elit politik yang mentolerir Syariat Islam sebgai hukum normatif menjadi hukum positif. Apa yang salah dengan Pancasila sehingga manifestasi keberagamaan (dalam hal ini Islam) harus diwujudkan melalui Perda?, ini menjadi pertanyaan penting yang harus kita jawab bersama.

Ilustrasi yang disampaikan Jusuf Kalla katika wacana Perda syariat mulai menggejolak perlu kita renungkan kembali; “kalau kita disuruh sholat dan puasa karena perintah Bupati, lalu tidak bayar zakat masuk penjara, bagaimana itu?”, tegas Kalla merespon gejolak tuntutan penerapan Perda Syariat sejumlah daerah di Indonesia yang menurutnya justru akan mereduksi umat Islam itu sendiri. Penegasan Jusuf Kalla ini cukup berdasar, sebab Pancasila dan undang-undang dasar tidak menutup diri bagi kebebasan memeluk agama dan keyakinan oleh siapapun, sehingga tanpa Perda sekalipun syariat Islam tatap dapat dijalankan. Bahkan lebih dari itu, tanpa harus memasukkan ideologi Islam (dalam hal ini syariat) ke dalam sistem hukum positif, sesungguhnya umat Islam di negeri ini dapat diposisikan sebagai “anak kandung” dibandingkan umat beragama lainnya. Hampir setiap kebijakan pemerintah tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang kerap dianggap sebagai nilai Islam.

Sungguhpun Islam tampil sebagai “pemenang” mengingat fakta-fakta yang ditampilkan di atas, perjuangan terhadap formalisasi syariat Islam agaknya tak urung usai. Padahal, secara eksplisit perjuangan terhadap formalisasi syariat Islam membawa implikasi konsep negara bangsa (nation state) sebagai konsep yang dirumuskan para founding father untuk kemaslahatan negeri ini hampir tidak mendapatkan tempat. Lantas bagaimana kemerdekaan dapat dimaknai di tengah pluralitas agama dan keyakinan jika prinsip negara bangsa (nation state) belum mengakar dalam sanubari segenap penduduk di negeri ini?, atau sebaliknya, kita bahkan belum merasakan kemerdekaan di alam kemerdekaan itu sendiri.

Berbicara mengenai konsep negara bangsa (nation state) berarti berbicara mengenai posisi agama di negeri ini. Dan sepanjang sejarah umat manusia, paling tidak ada dua pandangan mengenai hal ini, yaitu teokrasi atau negara agama dengan menjadikan gama tertentu sebagai dasar negara, dan pandangan sekuler yang memisahkan negara dengan agama sebagai wilayah private. Dari kedua pandangan ini, pada posisi mana Indonesia dapat diletakkan?.

Beberapa kalangan memandang Pancasila sebagai ideologi sekuler, dan pandangan ini membawa implikasi bahwa Indonesia merupakan negara sekuler. Namun demikian, sebagian yang lain memandang Pancasila bukan merupakan ideologi sekuler dan bukan pula ideologi agama, akan tetapi ideologi ini mencerminkan semangat religius. Sila Ketuhanan yang Maha Esa merupakan apresiasi terhadap setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia dan menunjukkan bahwa negeri ini dibangun di atas dasar semangat religius. Dengan demikian, pandangan bahwa Pancasila merupakan ideologi sekuler – jika sekuler dimaknai sebagai pemisahan antara agama dengan negara – menjadi terbantah. Salah satu bukti kongkrit bahwa Pancasila bukan merupakan ideologi sekuler adalah diizinkannya beberapa partai politik yang berideologikan agama tertentu masuk pada arena pertarungan politik di Indonesia.

Jika Pancasila merupakan model yang terpisah dari teokrasi maupun sekuler, maka model relasi antara agama dengan negara dapatlah ditambah menjadi satu model lagi, yaitu ideologi yang tidak sekuler dan tidak pula teokrasi, atau mungkin kita dapat menyebutnya sebagai ideologi Pancasila. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: “bagaimana model relasi agama dengan negara pada ideologi Pancasila?”.

Jika kita berbicara pada tataran yang ideal (dasolen) untuk menjawab pertanyaan yang dikemukakan di atas, maka jawaban yang dapat diajukan adalah, bahwa negara (dalam hal ini pemerintah) harus memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh agama yang ada, tidak berpihak kepada salah satu agama (netral) dan tidak terlalu jauh mencampuri urusan keagamaan masayarakat yang bersifat internal. Selain itu, agama pada ideologi Pancasila juga dapat berfungsi – sebagaimana yang disebutkan Ollaf Schumann – untuk membina watak penguasa. Agama dalam hal ini, harus mampu menjadi institusi untuk melahirkan calon-calon pemimpin yang arif dan bijaksana. Sehingga dengan semangat agama, tentunya tidak akan ada lagi penguasa yang lalim maupun wakil rakyat yang korupsi di atas penderitaan rakyat.

Namun demikian, jika kita berbicara berdasarkan realitas yang ada (dasein), kita bahkan dengan gamblang menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila belum terimplementasi dengan baik. Dalam faktanya, agama kerap dijadikam jargon politik untuk memenangkan penguasa tertentu, atau bahkan tidak jarang agama ditafsirkan sebagai “senjata ampuh” untuk membunuh karakter pihak tertentu yang tampil sebagai lawan politik dari barisan pihak lain. Polemik politik yang pernah terjadi ketika dekade Pemilu 2004 misalnya, salah satu dari elemen Komisi Fatwa MUI Pusat melontarkan pernyataan “haram” memilih SBY menjadi Presiden karena pernyataannya untuk menindak setiap usaha penerapan Syariat Islam. Fatwa haram juga pernah ditujukan kepada Mega Wati dengan dalih tidak adak ada pemimpin perempuan di dalam Islam (ar-rijal qawamun ala an-nisa), dan bukan rahasia lagi bahwa salah satu tafsir agama yang kerap digembar-gemborkan dalam arena kepentingan politik adalah: “seruan untuk tidak memilih pemimpin dari golongan Yahudi dan Nasrani”.

Semangat kebhinekaan yang tercermin melalui nilai-nilai Pancasila pada akhirnya mengalami “cedera fatal” karena dominasi salah satu agama. Konsep negara bangsa yang sedari awal menjadi visi luhur para pendiri negeri ini masih saja menjadi sesuatu yang asyik untuk diperdebatkan, bukan direalisasikan. Padahal, perdebatan ini semestinya telah usai sejak Piagam Jakarta dihapuskan, karena hal itu memang menjadi pilihan terbaik bagi segenap masyarakat Indonesia yang hidup ditengah keaneka ragaman suku bangsa, budaya, maupun agama. Toh, kemerdekaan ini dapat diraih, bukan berkat perjuangan satu agama, melainkan perjuangan bersama yang didasari pada semangat untuk menyelamatkan bumi Indonesia.

Oleh karenanya, kemerdekaan Indonesia hanya benar-benar dapat dirasakan ketika prinsip negara bangsa benar-benar tertanam untuk kemudian tumbuh subur dalam hati sanubari segenap penduduk di negeri ini. Kemerdekaan hanya benar-benar dapat dinikmati ketika lahir kesadaran bahwa kelompok apapun di negeri ini, yang berasal dari suku, budaya dan agama manapun adalah saudara kita, saudara sebangsa dan setanah air yang memiliki hak sama di negeri ini. Kemerdekaan hanya benar-benar terwujud jika kita menjadikan Pancasila sebagai pilihan final, bukan menawakan kembali syariat tertentu yang tentunya kurang universal.

7 thoughts on “Kemerdekaan dalam Bingkai Nation State

  1. realylife mengatakan:

    ayo pasang logo baru bloggersumut
    comot di sini ya
    bloggersumut.net
    dipasang ya

  2. ksemar mengatakan:

    Mas Eko, katanya mau datang ke desa jaring Halus kab.Langkat. ditunggu-tunggu tidak nongol. Aapa khabar ? udah selesai S2 nya ? Lanjutin ke s3, habis itu S4, S5 dan seterusnya (apa ada ya ?)

  3. Salman Faris mengatakan:

    Islam rahmatan lil ‘alamin. sapa bilang tidak universal?

  4. Gusti Arjuna mengatakan:

    Kemerdekaan Dari Perspektif Hindu (4share).

    Mahardika (Sanskrit — Kebebasan/Merdeka)

    (Nitisastra,IV.19).
    Hal yang dapat membuat orang mabuk adalah keindahan rupa, kepandaian, kekayaan, kemudaan, kebangsawanan, keberanian dan minuman keras (Surupa, Guna, Dhana, Yowana, Kula Kulina, Sura dan Kasuran). Barang siapa tidak mabuk karena semuanya itu dialah yang dapat disebut merdeka (mahardika), bijaksana bagaikan Seorang Pinandita.

    Kemerdekaan itu dapat dicapai jika setiap manusia sudah terbebas dari segala nafsu diniawi dan mampu mengendalikan Panca Indra-nya.

    Malaysia memecah kata merdeka menjadi mahar (luas) dan dhika (kuat) dan mengartikan sendiri bahwa merdeka itu adalah menjadi “kaya, sejahtera dan sangat kuat”

    Deklarasi Montreal tentang kebebasan HAM.
    “Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain karena semangat persaudaraan.”

    (Canakya Nitisastra XVII.12) Pembebasan diri dari kesengsaraan hidup diperoleh dengan ilmu pengetahuan suci bukan dengan ,”menghias badan”.

    Kita belum merdeka, belum bebas dari kesengsaraan karena pendidikan itu mahal. Wakil Rakyat terlalu sibuk “menghias badan” belum bebas dari nafsu dunia yang menyengsarakan rakyat.

    (Bagawad Gita 4:11)
    Jalan manapun yang ditempuh manusia untuk mendekati Tuhan, semua jalan itu Tuhan terima; jalan
    manapun yang mereka pilih pada
    akhirnya mereka akan mencapai Tuhan

    Kemerdekaan itu kebebasan beribadah, Kemerdekaan memilih Agama dengan aman. Kita belum merdeka secara Agama.

    Sarasamuscya 265 – 256
    Menyucikan diri dengan harta sepanjang harta yang masuk
    itu bukan harta hasil kekerasan
    (anyayartha). Harta itulah penyucian yang amat utama (paramarthaning suci). Manusia akan suci bila harta yang dimiliki bukan dari Apariklesa Artha dan Artha Kasdembah ning satru dan harta yang suci itu digunakan untuk membangun kesejahteraan yang adil.

    Harta itu akan suci jika didapat dengan jalan yang benar, bukan merampok uang rakyat dan digunakan untuk mensejahterakan rakyat secara adil dan merata bukan untuk memperkaya diri tujuh turunan. Kita juga belum merdeka, kekayaan negara belum mampu dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat bukan wakil rakyatnya saja.

    Manawa Dharma Sastra II.136
    Untuk mencapai hidup sejahtera agar melindungi dan menjaga lima kehormatan, salah satunya adalah Keluarga (Bandhu). Sebagai generasi penerus harus berusaha menjaga nama baik dan kehormatan keluarganya. Jangan sebaliknya membangga-banggakan Derajat.

    Keluarga adalah pondasi dasar dalam membangun bangsa. Kita belum merdeka karena masih memiliki koruptor yang tidak peduli pada nama baik dan kehormatan.keluarga besar RI.

    (Manawa Dharmasastra VII.20)
    Bila pemerintah tidak menghukum mereka yang patut dihukum, maka yang kuat akan melalap yang lemah. Hukum itu harus ditegakkan berdasarkan kebenaran dan keadilan.

    Kita belum merdeka, penegakan Hukum dan HAM masih berat sebelah. Penegakan Pancasila, Kesetaraan Gender masih terbentur pada kepentingan satu Golongan. Kita lupa akan pernyataan MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DIATAS KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN dan terang-terangan menusuk Pancasila dari belakang.
    (Negara Ginang Pratidnya)

    (Manawa Dharmasastra VII.24) Semua golongan akan kacau, semua larangan akan dilanggar dan manusia akan saling membenci satu dengan yang lainnya sebagai akibat dari kesalahan dalam menerapkan hukum.

    Hukum yang dibuat-buat manusia berdasarkan tafsir bisa menimbulkan kesalahan, hukum itu harus berpayung pada kebenaran yang jelas. Bijaksanalah dalam membuat dan menafsirkan sebuah hukum. Hendaknya Pancasila dan Pluralisme dikedepankan. Tuhan itu Satu, bukan men-Satu-kan Tuhan.

    Kesimpulan:
    Kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa, Kemerdekaan itu harus berpayung pada Hukum yang Adil dan Jelas. Kemerdekaan itu harus dapat dirasakan oleh seluruh Rakyat tanpa membedakan derajat ataupun golongan. Kemerdekaan itu adalah jika HAM ditegakkan.

  5. Gusti Arjuna mengatakan:

    Kemerdekaan Dapat Dicapai jika memiliki.Kepemimpinan yang memahami Hukum Hindu dengan baik (yang tidak memandang SARA).

    Belajar dari kesuksesan Gajah Mada dan Kejayaan Hindu dimasa lalu.

    Polemik calon Pemimpin membuat manusia mencari pembenaran dan lupa sebagai warganegara untuk MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DIATAS KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN.
    (Negara Ginang Pratidnya). Menghallalkan “mengkhianati Pancasila” dalam rumah ibadah menjadi duri dalam Negara Plural.
    Sebuah dilema yang berkepanjangan.

    Manawa Dharmasastra VII, 4
    Pemimpin harus memiliki sifat kekal seperti :
    Indra, mengayomi dan memberikan
    kehidupan seperti hujan yang turun
    menyuburkan tanah.
    Vayu, adil seperti hakim.
    Yama, tegas.
    Surya, mampu memberikan penerangan,
    Agni, mampu mengobarkan semangat rakyat,
    Varuna, memiliki pengetahuan luas,
    Chandra, bisa menyejukkan hati rakyatnya
    Kuwera, berdana, untuk kesejahteraan
    rakyat.
    Implementasinya ada pada Ramayana dan
    Mahabarata ke-8 sifat itu disebut Asta Brata.
    Kemudian oleh Gajah Mada implementasinya
    dirangkum dari Manawa Dharmasastra VI –
    VII menjadi 18 yang disebut Asta Dasa Brata
    Pramiteng Prabhu, yang terdiri atas:
    1. Wijaya ; bersikap tenang dan bijaksana.
    2. Matri Wira; berani membela yang benar.
    3. Natanggwan; mendapat kepercayaan rakyat,
    4. Satya bhakti a prabhu ; taat kepada pemimpin/pemerintah.
    5. Wagmi wak ; pandai bericara dan
    meyakinkan pendengar.
    6. Wicak saneng naya; cerdik menggunakan pikiran.
    7. Sarja wopasana ; selalu bersikap rendah hati.
    8. Dirotsaha ; rajin dan tekun bekerja.
    9. Tan satresna; jangan terikat/
    mengikatkan diri pada satu golongan atau persoalan.
    10. Masihi semesta Buwana ; bersikap kasih sayang kepada semuanya.
    11. Sih Semesta buwana; dikasihi oleh semuanya;
    12. Negara Ginang Pratidnya; selalu
    mengabdi dan mendahulukan kepentingan negara.
    13. Dibya cita ; toleran terhadap pendirian orang lain.
    14. Sumantri; tegas dan jujur.
    15. Anayaken musuh ; selalu dapat
    memperdaya musuh.
    16. Waspada Pubha wisesa; waspada
    selalu/introspeksi.
    17. Ambeg Paramartha; pandai
    mendahulukan hal-hal yang lebih penting.
    18. Prasaja ; hiduplah sederhana.

    Panca Satya, Lima bentuk kesetiaan dalam
    ajaran Hindu:
    1) Satya Semaya, setia kepada janji
    2) Satya Herdaya, setia kepada kata hati atau
    setia kepada diri sendiri.
    3) Satya Mitra, setia kepada sahabat/teman
    4) Satya Wacana, setia kepada kata-kata
    5) Satya Laksana, setia kepada perbuatan,
    bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.
    Sumpah palapa yang ucapkan oleh
    Mahapatih Gajah Mada merupakan
    pengamalan Satya Semaya (setia kepada
    janji) dan Satya Wacana (setia kepada kata-
    kata).

    Ketekunan Gajah Mada dalam menerapkan
    ajaran Weda membuahkan hasil.
    Nawa Natya, Sembilan sifat dan sikap teguh
    serta bersusila yang harus dimiliki oleh para
    pemimpin menurut hukum Hindu:
    1. Pradnya Widagda, artinya
    seorang pemimpin yang
    bjaksana dan mahir dalam
    berbagai ilmu pengetahuan
    serta teguh pendirian.
    2. Wira Sarwa Yudha, artinya
    pemberani, pantang menyerah dalam
    menghadapi berbagai masalah atau
    tantangan.
    3. Pramartha, artinya para
    pemimpin hendaknya memiliki sifat
    yang mulia dan luhur.
    4. Dhirotsaha, artinya seorang
    pemimpin harus memiliki
    ketekunan dan keuletan dalam
    setiap pekerjaannya.
    5. Pragiwakya, artinya para pemimpin
    hendaknya
    pandai berbicara di depan umum
    dan pandai berdiplomasi.
    6. Samaupaya, artinya para
    pemimpin hendaknya setia
    pada janji yang dibuatnya dengan
    pihak lain atau masyarakatnya.
    7. Laghawangartha, artinya para
    pemimpin hendaknya tidak
    bersifat pamrih terhadap harta
    benda di dalam hidup ini.
    8. Wruh ring sarwa Bastra,
    artinya para pemimpin tahu
    cara mengatasi berbagai macam
    kerusuhan.
    9. Wiweka, artinya seorang
    pemimpin harus dapat
    membedakan yang benar dan
    yang salah.
    Sad Warning Raja Niti, enam kesan, corak,
    dan sifat yang utama sebagai persyaratan
    kepemimpinan bagi seorang rajaatau
    pemimpin yang harus dilaksanakan dalam
    kepemimpinan guna memimpinan bangsa
    dan Negara.
    1. Abhigainnika, artinya seorang
    pemimpin harus mampu menarik
    perhatian yang positif dari
    masyarakat, bangsa, dan
    Negara yang dimpimpinnya.
    2. Prajna, artinya seorang pemimpin
    harus memiliki daya kreatif yang
    benar yang sesuai dengan dharma
    guna memimpin bangsa dan Negara.
    3. Utsaha, artinya seorang pemimpin
    harus memiliki daya kreatif yang
    luhur untuk memajukan
    kepentingan masyaraktnya.
    4. Sakya samanta, artinya seorang
    pemimpin harus mampu
    mengontrol bawahannya dan
    sekaligus memperbaiki hal-hal yang
    dipandang kurang baik untuk menjadi lebih
    baik.
    5. Atma sampad, artinya pemimpin
    harus memiliki moral yang baik
    dan luhur yang dapat dipedomani
    oleh bawahannya dan masyarakat
    yang dipimpinnya.
    6. Aksudra pratistha, artinya seorang
    pemimpin harus memiliki kemampuan untuk
    memimpin
    persidangan para menterinya dan
    menarik kesimpulan yang
    bijaksana sehingga dapat
    diterima oleh semua pihak.
    Panca Upaya Sandhi, lima macam usaha dan
    upaya yang harus
    dimiliki oleh seorang pemimpin untuk
    menghadapi dan menyelesaikan persoalan
    serta
    tantangan yang menjadi tanggung
    jawabnya.
    1. Maya, seorang pemimpin hendaknya
    memiliki dan melakukan upaya dalam
    pengumpulan data atau permasalahan yang
    belum jelas
    kedudukan dan profesinya, sehingga dapat
    dilakukan penataan lebih lanjut untuk
    mencapai kesempurnaan.
    2. Upeksa, seorang pemimpin hendaknya
    memiliki upaya
    dan kemampuan untuk meneliti
    dan menganalisis semua data dan
    informasi yang ada, sehingga
    semua permasalahan yang dihadapi itu
    dapat diletakkan pada proporsinya masing-
    masing.
    3. Indrajala, seorang pemimpin
    hendaknya memiliki upaya dan kemampuan
    untuk mencarikan jalan
    keluar untuk setiap permasalahan
    yang ada yang dihadapi oleh
    masyarakat yang dipimpinnya.
    4. Wikrama, seorang pemimpin
    hendakanya memiliki upaya dan kemampuan
    untuk melaksanakan
    semua rencana dan rumusan
    yang telah diprogramkan
    sebelumnya.
    5. Logika, seorang pemimpin dalam
    melaksanakan semua tindakannya
    hendaknya selalu didahului pertimbangan
    nalar yang sehat
    dan dapat diterima oleh masyarakat
    kebanyakan. Segala sesuatu
    yang diupayakan bukan didasarkan pada
    emosi semata.
    Sepuluh hal yang patut dijadikan sahabat
    oleh seorang pemimpin, yaitu:
    1. Satya, artinya kejujuran
    2. Arya, artinya orang besar
    3. Dharma, artinya kebajikan
    4. Asurya, artinya orang yang dapat
    mengalahkan musuh
    5. Mantri, artinya orang yang dapat
    mengalahkan kesusahan
    6. Salyatawan, artinya orang yang banyak
    sahabatnya.
    7. Bali, artinya orang yang kuat dan sakti.
    8. Kaparamarthan, artinya kerohanian
    9. Kadiran, artinya orang yang tetap
    pendiriannya
    10. Guna, artinya orang yang pandai.

  6. Gusti Arjuna mengatakan:

    Kitab suci Veda itu disabdakan oleh Tuhan dan bukanlah karena suatu pernyataan manusia.
    (Manawa Dharmasastra I.23)

    “Weda adalah sumber dari semua Kebenaran” ( Weda Manusmrti 2.6)

    Semoga kebijaksanaan weda dapat dinikmati semua manusia tidak hanya kepada para ilmuwan dengan percepatan teknologi. Semoga manusia sadar, membuat hukum agama baru yang ingin menyaingi wahyu Tuhan dari zaman ke zaman selalu gagal, sebaiknya jadikan Weda itu Payung bukan Saingan. Dimana manusia tanpa sadar ingin melangkahi Tuhan tapi tak mau mengakuinya.

  7. Gusti Arjuna mengatakan:

    Masih banyak kebijaksanaan Hindu yang bisa diadopsi namun dengan cara yang benar selain Kshama (Mohon Maaf Lahir Bathin), Anjangsana (Silaturahmi-tali rahim), Upawasa (Puasa-shaum), Namaskara (Salim – aman), Pranamasana (Salam – aman), Patanjali (Assalam…), dsb… untuk terciptanya masyarakat yang ber-Moral dan ber-Etika.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: